Makassar– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Basmal, Minggu (16/3/2025), mengatakan bahwa beberapa waktu lalu telah mengutus Kepala Bidang Layanan AHU untuk berkoordinasi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar untuk membahas sinergi dalam layanan Administrasi Hukum Umum (AHU).
Fokus utama pertemuan tersebut adalah dilakukannya kerjasama untuk meningkatkan pemahaman mengenai layanan Apostille dan Perseroan Perorangan bagi peserta pelatihan vokasi serta pelaku usaha yang dilatih BBPVP Makassar.
Pertemuan yang berlangsung di BBPVP Makassar ini dihadiri oleh Muh. Tahir selaku Kepala Bidang Layanan AHU Kanwil Kemenkum Sulsel, Pelaksana Pada divisi pelayanan Hukum serta jajaran BBPVP Makassar. Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membahas pentingnya legalitas dokumen dalam skala internasional melalui layanan Apostille, serta kemudahan mendirikan usaha secara mandiri melalui skema Perseroan Perorangan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam keterangannya menjelaskan bahwa layanan Apostille menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pengesahan dokumen agar diakui secara global. "Apostille mempermudah pengurusan dokumen seperti ijazah, akta kelahiran, dan dokumen hukum lainnya untuk keperluan luar negeri tanpa perlu legalisasi bertingkat. Ini sangat relevan bagi lulusan pelatihan vokasi yang ingin bekerja atau melanjutkan pendidikan di luar negeri," ujar Andi Basmal.
Sementara untuk perseroan perorangan sendiri diperuntukan bagi lulusan BBPVP Makassar yang ingin menjadi wirausahawan mandiri
Adapun dalam pertemuan tersebut, Kepala BBPVP Makassar, La Ode Haji Polondu, menyambut baik akan dilaksanakannya kerja sama ini.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak berencana melakukan penandatangan MoU terkait layanan Apostille dan Perseroan Perorangan bagi peserta pelatihan vokasi. Diharapkan, kolaborasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
