Makassar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Program Prioritas Keamanan Laut Nasional.
Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Analisis Program Prioritas Keamanan Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang difokuskan untuk mendukung kemakmuran bangsa di wilayah perairan Indonesia, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan choke point, khususnya di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
Rapat koordinasi ini berlangsung di Swiss-Belhotel Makassar, Kota Makassar, dan dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Parwito, yang menekankan bahwa program prioritas keamanan laut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan nasional NKRI sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
“Kemenko Polhukam memiliki tugas penting untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan. Melalui rakor ini, kita memastikan kebijakan keamanan laut nasional berjalan terpadu, selaras, dan mendukung terwujudnya kemakmuran bangsa,” ujar Brigjen TNI Parwito saat membuka kegiatan.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Basmal menegaskan bahwa sektor keamanan laut merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara dan mendukung kelancaran arus perdagangan serta aktivitas maritim.
“Kemenkum Sulsel siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam memperkuat keamanan laut, baik dari sisi regulasi maupun koordinasi lintas sektor. Keamanan laut yang terjaga akan berkontribusi besar terhadap stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Sulsel,” ujar Andi Basmal.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah sinkronisasi antara berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan implementasi program prioritas berjalan sesuai arah pembangunan nasional.
Lebih lanjut, Kakanwil Kemenkum Sulsel menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk mengantisipasi berbagai tantangan, termasuk ancaman penyelundupan, pelanggaran hukum di laut, serta isu-isu strategis di kawasan perairan internasional.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir pula para pimpinan instansi vertikal terkait, seperti Kanwil DJBC, Kanwil Imigrasi, Kantor SAR Makassar, BMKG Wilayah IV Makassar, Karantina, dan KSOP Utama Makassar.
Selain itu, turut hadir pula perwakilan organisasi maritim dan perikanan seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulsel serta Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Makassar. Dari Kanwil Sulsel turut dihadiri oleh Analis Anggaran Madya, Khomaini dan Jajaran Pelaksana pada Kanwil Sulsel.
Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi menjaga keamanan laut sebagai pilar penting mendukung kemakmuran bangsa.
