Makassar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam menegakkan hukum secara tegas namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparan pasca-kerusuhan di Makassar.
Andi Basmal menyampaikan bahwa sikap pemerintah yang disampaikan langsung oleh Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, di Polres Makassar menunjukkan keseimbangan antara ketegasan aparat dan perlindungan hak asasi manusia.
“Penegakan hukum yang dilakukan harus transparan, adil, dan akuntabel. Setiap tersangka tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dijamin, mulai dari akses terhadap penasihat hukum hingga kondisi penahanan sesuai standar HAM,” ujarnya saat mendampingi Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra dalam peninjauan lapangan terhadap tersangka kerusuhan di Polrestabes Makassar, Kamis (11/10).
Ia juga menilai langkah pemerintah dalam memulangkan enam pelajar yang sebelumnya ditahan sebagai bentuk penerapan restorative justice yang patut diapresiasi.
“Ini menunjukkan bahwa negara hadir tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga memberikan ruang pembinaan agar generasi muda bisa kembali ke jalur yang benar,” tambahnya.
Selain itu, Andi Basmal menyatakan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel siap mendukung kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset setelah rampungnya pembaruan KUHAP.
“Regulasi ini penting untuk memperkuat sistem hukum nasional dan memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
