Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendukung penuh langkah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dalam upayanya melakukan internalisasi ideologi Pancasila terhadap penyelenggara negara.
Dukungan tersebut disampaikan Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal saat menghadiri kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Ballroom Sandeq A, Hotel Claro Makassar, Jumat (10/10/2025).
“Kami Kanwil Kemenkum Sulsel selaku instansi vertikal di wilayah mendukung sepenuhnya upaya Kemenko Polkam agar penyelenggara negara dapat menyerap nilai-nilai Pancasila kedalam sikap dan perilaku,” kata kakanwil.
“Dukungan kami sejalan dengan tema yang diangkat hari ini, yakni Sinergi Lintas Sektor dalam Internalisasi Ideologi Pancasila pada Lingkungan Penyelenggaraan Negara guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Ansyar yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel berharap agar forum seperti ini dapat menjadi ruang untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama. “Yakni internalisasi nilai Pancasila pada lingkungan penyelenggara negara,” ucapnya.
Sementara itu, Mayjen TNI Purwito Hadi Wadhono, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pancasila tidak terbatas pada dasar negara, tetapi juga harus dipandang sebagai pedoman dalam membangun masyarakat yang harmonis dan Makmur.
“Bagi penyelenggara negara, harus menjadi pemersatu dan perekat bangsa yang dilandasi dengan nilai Pancasila. Hal yang harus dipegang teguh penyelenggara negara, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah bangsa,” tuturnya.
Forum yang dihadiri oleh 250 peserta yang terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga Terkait dan Organisasi Perangkat Daerah Sulsel semakin interaktif dengan menggelar sesi talkshow bersama 4 narasumber, diantaranya Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Rektor UIN Alauddin Makassar, dan Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP.
