Makassar – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel) Andi Basmal menyampaikan dukungan atas langkah yang ditempuh Unit Kerja Eselon I Kemenkum, dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Kakanwil menyebut bahwa analisis terhadap UU tentang Merek dan Indikasi Geografis selaras dengan tugas dan fungsi BPHN Kemenkum. Menurutnya, analisis terhadap UU memiliki peranan penting untuk mengetahui dampak dan relevansi terhadap kebijakan yang diatur dalam regulasi tersebut.
“Pemantauan dan peninjauan yang dilakukan oleh BPHN, tentunya selaras dengan tugas dan fungsi yang diembannya, harapannya, hasil dari diskusi tersebut dapat memberikan masukan yang konstruktif terhadap arah kebijakan regulasi terhadap ekosistem merek dan indikasi geografis,” ujar Kakanwil dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).
Diketahui, BPHN Kemenkum telah melakukan pemantauan dan peninjauan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pelaksanaannya, BPHN menghadirkan Narasumber dari Universitas Padjajaran, Miranda Risang Ayu Palar (Ketua Pusat Studi Regulasi dan Aplikasi Kekayaan Intelektual).
Dalam diskusi tersebut, Miranda menyampaikan bahwa masih terdapat kekeliruan mendasar dari tataran teori hingga implementasi terkait merek dan indikasi geografis. Ia menyarankan agar arah perubahan regulasi ke depan harus mengoreksi aturan yang tumpang tindih untuk mengefektifkan perlindungan indikasi geografis. Dengan demikian kata Miranda, standar, mekanisme pengawasan, dan instrumen penegakan dapat berjalan secara konsisten.
Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional (P4HN) BPHN Kemenkum, Rahendro Jati, dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menaruh perhatian besar terhadap peningkatan jumlah pendaftaran indikasi geografis sekaligus peningkatan kualitas pemanfaatannya.
Kata Rahendro, BPHN fokus melakukan evaluasi di tiga hal mendasar, yaitu kejelasan tujuan pengaturan indikasi geografis dalam UU, tingkat perlindungan yang terwujud, serta dampak sosial-ekonomi bagi pelaku dan daerah asal.
