Makassar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar rapat penyusunan rencana kerja, rencana aksi dan target prioritas pembangunan zona integritas serta penetapan agen perubahan di lingkungan Kanwil Kementerian hukum Sulawesi Selatan, Senin (25/3).
Rapat ini digelar di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah yang laksanakan secara Hybrid terpusat di Kanwil Sulsel. Rapat ini dihadiri oleh Para Pimpinan Tinggi dan Tim Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkum Sulsel menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Demson Marihot selaku Ketua Tim Kerja mengungkapkan agar tim dapat bekerjasama dengan baik dalam melakukan pemenuhan data dukung pembangunan ZI.
"Lakukan kerjasama yang baik antar semua anggota tim sehingga dalam pemenuhan data dukung dapat terpenuhi sesuai dengan time line yang ada," Ungkap Demson.
Lebih lanjut, Demson mengatakan agar para anggota dapat melakukan koordinasi yang baik agar dapat memaksimalkan kinerja dalam membangun ZI meskipun ditengah efisiensi anggaran. "Maksimalkan potensi yang ada agar semua rencana kerja dapat berjalan dengan baik," Ujar Demson.
Pada rapat ini, dibahas juga sejumlah inovasi Kanwil Sulsel dalam membangun ZI menuju WBBM. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati selaku wakil ketua tim mengatakan bahwa inovasi yang dihadirkan di Kanwil Sulsel itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terbarukan.
"Artinya harus baru dan tidak sama dengan inovasi atau layanan yang hanya menurunkan aplikasi atau inovasi dari pusat," Ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri selaku Sekretaris Tim mengatakan bahwa inovasi yang dihadirkan harus berdampak langsung ke masyarakat.
"Hal ini sesuai target kita sebagai Instansi Pelayanan Publik dan menargetkan layanan yang diberikan kepada masyarakat bersih dan melayani," Kata Meydi.
Rapat ini telah berhasil menyusun rencana kerja, rencana aksi dan target prioritas pembangunan zona integritas serta penetapan agen perubahan.
