Makassar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo, menegaskan pentingnya peran Kantor Wilayah sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan administrasi hukum kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan "Penguatan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah" di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Kamis (24/4).
"Kantor Wilayah bukan sekadar perpanjangan tangan pusat, tetapi merupakan garda depan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Peran mereka harus terus diperkuat agar pelayanan hukum semakin cepat, profesional, dan akuntabel," ungkap Widodo.
Dalam kesempatan tersebut, Widodo memaparkan capaian membanggakan Ditjen AHU pada triwulan pertama 2025, yaitu penyelesaian 99,56% dari total 2,9 juta permohonan layanan. Dari sisi keuangan, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp311 miliar, melampaui target triwulan pertama yang telah ditetapkan.
"Ini bukan sekadar angka administratif. Di baliknya ada kepercayaan publik yang harus terus kita jaga bersama, dan itu dimulai dari wilayah," tambahnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi besar mendukung Asta Cita Presiden dalam reformasi hukum dan birokrasi. Saat ini, Ditjen AHU tengah menyusun Rencana Strategis untuk memperkuat transformasi digital pelayanan hukum, mendorong transparansi, serta mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW).
Direktur Jenderal AHU juga menekankan pentingnya pengawasan ketat namun adil terhadap notaris. "Kita harus pastikan pengawasan terhadap notaris dilakukan secara ketat namun adil. Jangan sampai penyalahgunaan jabatan merusak kepercayaan publik," tegas Widodo.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan, Andi Basmal, melaporkan sejumlah capaian penting. Kanwil Sulsel berhasil meraih penghargaan sebagai Kantor Wilayah Terbaik I Kategori Publikasi Layanan Administrasi Hukum Umum Terbanyak dan Kantor Wilayah Terbaik Kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Kementerian Keuangan.
"Kontribusi PNBP untuk wilayah Sulsel hingga April 2025 telah mencapai Rp3,38 miliar, meningkat 15,49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," papar Andi Basmal.
Kakanwil menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan AHU di wilayah, termasuk layanan kenotariatan, apostille, pewarganegaraan, pendirian perseroan perorangan, dan layanan PPNS. Selain itu, Kanwil Sulsel akan memperkuat sinergi lintas instansi dan mengoptimalkan peran Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar.
"Kami siap mendukung penuh kebijakan pusat dan terus memperkuat koordinasi agar layanan hukum Umum di Sulsel semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Andi Basmal.
Kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi ini dihadiri langsung oleh para pejabat tinggi Ditjen AHU juga memberikan penguatan, di antaranya Sekretaris Ditjen AHU Hantor Situmorang, Direktur Badan Usaha Andi Taletting, Direktur Perdata Henry Sulaiman, Direktur Pidana Taufiqurrakhman, Direktur Tata Negara Dulyono, Direktur Otoritas Pusat Hukum PT Internasional Agvirta Armilia Sativa, dan Direktur Teknologi Informasi Sugito.
Penguatan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi untuk meningkatkan efektivitas, konsistensi kebijakan, serta integritas pelayanan hukum di seluruh wilayah Indonesia.
