Makassar – Kepala Kantor Wilayah Kemeterian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulses), Andi Basmal, menginstruksikan jajarannya untuk berkomitmen dalam meningkatkan indeks reformasi birokrasi Kementerian Hukum, khususnya di Wilayah Sulawesi Selatan. Selasa, 11/03/2025
Lebih lanjut, Andi Basmal meminta seluruh Tim Pokja yang telah dibentuk untuk segera memenuhi data dukung B03 Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) 2025 sesuai dengan time line dan matriks yang telah ditentukan.
Pengarahan tersebut diberikan Kakanwil Andi Basmal usai mengikuti Kick Off Meeting Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) B03 Tahun 2025 yang diselenggarakan secara virtual oleh Setjen Kemenkum RI.
Pada kegiatan Kick Off Meeting tersebut, Irjen Kemenkum RI Komjen. Pol. Reynhard Saut Poltak Silitonga menjelaskan bahwa tujuan utama reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Lanjut Reynhard, “Reformasi birokrasi bukan hanya tentang perubahan struktural, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas keuangan.”
Adapun fokus utama dalam pelaksanaan RB tahun ini yaitu: 1.) responsivitas birokrasi, 2.) reformasi pelayanan publik, 3.) pelayanan berbasis teknologi informasi, 4.) efektivitas alokasi anggaran, 5.) pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), dan 6.) pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran.
Menutup arahannya, Reynhard menekankan komitmen pimpinan dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Berjenjang dari pimpinan di unit kerja.
Sementara itu untuk tahap monitoring dan evaluasi dibawakan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Reformasi Birokrasi Sucipto dan Kepala Biro Perencanaan dan organisasi Setjen Kemenkum Rahmi Widhiyanti.
Sebagai kesimpulan perlu optimalisasi uploading data dukung RKT RB jelang deadline sesuai timeline yang telah ditentukan baik RB general maupun RB Tematik.
