Makassar. Semangat berbagi dan kepedulian mewarnai perayaan Idul Adha 1446 H. Delapan ekor sapi kurban disembelih dan dagingnya dibagikan kepetugas outsourcing dan masyarakat di sekitar rumah pengkurban pada Sabtu kemarin.

Kegiatan yang melibatkan empat unit kerja ini, Yakni Kanwil Kemenkum Sulsel, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulsel, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulsel, dan Kanwil HAM Sulsel, berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan.

"Momen Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan dan ketaatan, seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Melalui kurban ini, kami ingin menebarkan kepedulian kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan," ungkap panitia kurban Ayusriadi

Terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulsel, And Basmal mengatakan Penyembelihan hewan kurban berjalan lancar. Daging hasil kurban kemudian dikemas dan didistribusikan langsung oleh pengkurban pada masyarakat sekitar rumahnya. Kurban juga diberikan kepada para pekerja outsourcing yang ada di Keempat Kanwil.

Lebih dari sekadar ritual keagamaan, kegiatan ini menjadi momentum mempererat tali silaturahmi antara pegawai dan masyarakat. "Kami berharap tradisi berbagi ini dapat menginspirasi semangat gotong royong dan solidaritas yang lebih luas," tambah Andi Basmal

Kegiatan yang digelar setiap tahun ini telah menjadi tradisi yang dinanti-nantikan oleh seluruh pegawai Untuk berkurban.

Makassar - Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru dan Pinrang atas langkah cepatnya menuntaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di 55 Desa/Kelurahan di Barru dan 109 Desa/Kelurahan di Pinrang.

"Alhamdulillah Barru dan Pinrang jadi kabupaten di Sulsel yang telah bergerak cepat mendukung program presiden dengan menuntaskan pembentukan koperasi merah putih. Terima kasih kepada Pak Bupati serta jajarannya yang terlibat langsung," ucap Andi Basmal saat dikonfirmasi, Rabu (4/6).

"Masih terdapat 22 kabupaten lagi yang sampai saat ini progresnya terus berjalan dan insya Allah juga seperti Barru dan Pinrang yg telah mencapai persentase 100%," tambah Kakanwil.

Sedangkan menurut Sumber data yang diperoleh tim Humas Kanwil Kemenkum Sulsel dari hasil rekap jumlah pendirian koperasi merah putih per tanggal 03 Juni 2025 pukul 13.45 WITA mencantumkan bahwa 4 kabupaten telah mencapai persentase di atas 50%, yakni Kepulauan Selayar, Bantaeng, Takalar, dan Maros.

Sementara 18 kabupaten lainnya masih berada pada persentase 50% kebawah.

Untuk itu, Andi Basmal mendorong agar pemerintah daerah mengambil langkah cepat untuk segera mengajukan penerbitan akta koperasi di notaris.

"Seluruh kabupaten telah melakukan musyawarah desa/kelurahan sebagai persyaratan penerbitan akta koperasi di notaris. Ini yang kita dorong agar daerah yg telah menyelesaikan musdes agar langsung ajukan di notaris," kata Andi Basmal.

Harapannya, percepatan pembentukan KDMP/KKMP dengan target 3.059 koperasi di Sulsel dapat segera tercapai.

Makassar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mengawal percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di dua kabupaten, yakni Enrekang dan Sidrap. Tim koordinasi yang dipimpin Andi Wildania melakukan kunjungan kerja pada Rabu (4/6/2025) untuk memastikan target nasional dapat tercapai tepat waktu.

Dalam pertemuan di Dinas Koperasi Kabupaten Enrekang, Kepala Dinas Hasbar menyampaikan komitmen penuh untuk menyelesaikan pembentukan koperasi sesuai target. Namun, kendala utama yang masih dihadapi adalah kelengkapan persyaratan administrasi berupa KTP dan NPWP dari para pengurus koperasi.

"Kami tetap berkomitmen agar proses percepatan pembentukan KDMP/KKMP di Kabupaten Enrekang dapat diselesaikan sesuai target," ujar Hasbar saat membuka pertemuan yang dihadiri oleh pihak notaris.

Notaris NPAK Paundanan Embong Bulan melaporkan bahwa hingga saat ini 50 akta pendirian KDMP/KKMP telah berhasil diselesaikan dan sedang dalam proses pendaftaran. Meski demikian, Masih terdapat kendala teknis seperti gangguan akses ke aplikasi yang sering terjadi dan berdampak pada keterlambatan proses input data.

Tim Kemenkum Sulsel yang terdiri dari Andi Wildania, Ahmad M. Mile, Malik, Fajar Dan Maharani menekankan bahwa seluruh proses pembentukan KDMP/KKMP di Kabupaten Enrekang diharapkan rampung paling lambat pertengahan Juni 2025, sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah Andi Basmal.

Menanggapi keterbatasan jumlah notaris di Enrekang yang hanya satu orang, tim Kemenkum Sulsel menyarankan agar dapat dipertimbangkan penggunaan notaris dari wilayah kabupaten/kota terdekat untuk mendukung percepatan proses.

Sebagai tindak lanjut, pada 10 Juni 2025 akan dilaksanakan evaluasi progres pelaksanaan. Jika tidak menunjukkan kemajuan signifikan, Dinas Koperasi Kabupaten Enrekang akan mengambil langkah - langkah Percepatan.

Saat ini diKabupaten Enrekang sebanyak 6 KDMP/KKMP telah memperoleh pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Perjalanan dilanjutkan ke Kabupaten Sidrap pada pukul 12.30 WITA. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sidrap, Rohady, melaporkan capaian yang cukup menggembirakan.

Dari total 106 desa/kelurahan di Sidrap, sebanyak 33 KDMP/KKMP telah memperoleh pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Saat ini masih terdapat 2 desa dan 15 kelurahan yang belum menyerahkan dokumen kelengkapan administrasi, sementara 48 dokumen yang telah lengkap sedang dalam proses pendaftaran.

Lia Triza, perwakilan Notaris kabupaten Sidrap menyatakan kesiapannya Untuk mempercepat dan menyelesaiakan seluruh Pendaftaran sesuai Dengan waktu yang diberikan.

"Proses pembentukan KDMP/KKMP diKabupaten Sidrap Insya Allah akan selesai sesuai Dengan jadwal yang telah di tetapkan Kami Bersama 4 notaris lainnya akan terus Berkoordinasi Dengan dinas Koperasi dan pemerintah desa," kata Lia Triza.

Adapun Wilda menyampaikan bahwa Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel Andi Basmal, Kepala Divisi pelayanan Hukum Demson Marihot dengan pihak terkait dalam rangka mengawal progres percepatan pembentukan koperasi Merah Putih berbadan hukum di tingkat desa dan kelurahan.

Makassar - Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) Desmon Marihot turut ambil bagian sebagai narasumber utama dalam rangkaian orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kanwil Kemenkum Sulsel yang dilaksanakan di Aula Pancasila, Selasa (3/6).

Dihadapan 27 CPNS, Desmon selaku narasumber memaparkan tata nilai Kementerian Hukum, yakni "PASTI", core value "BerAKHLAK" serta branding ASN "Bangga Melayani Bangsa".

Desmon menjelaskan bahwa ASN Kemenkum harus memegang teguh tata nilai "PASTI" dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Tata nilai tersebut kata Desmon merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

"Tata nilai ini yang harus ditanamkan bagi adik-adik CPNS saat bertugas untuk menciptakan iklim pelayanan publik yang baik di Kanwil," tuturnya.

Selain itu, terdapat juga Core Value dan Branding ASN yang perlu diketahui selama para CPNS melaksanakan orientasi, yaitu mengetahui dengan seksama apa itu "BerAKHLAK" dan "Bangga Melayani Bangsa".

Desmon memaparkan bahwa ASN perlu memahami nilai dasar ASN yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Aluntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Sementara Branding ASN "Bangga Melayanai Bangsa" memiliki peran sebagai identitas ASN, mengubah paradigma dari penguasa menjadi pelayan, dan melayani dengan tulus demi kepentingan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Kadivyankum juga menyampaikan strategi untuk dapat membentuk karakter masing-masing CPNS, yakni pelatihan dan keteladanan pimpinan, reward dan punishment, digitalisasi layanan dan transparansi, serta komunikasi publik yang aktif dan edukatif.

Jakarta. Dua destinasi wisata ikonik Kota Makassar, Yakni Benteng Fort Rotterdam dan Anjungan Pantai Losari, resmi ditetapkan sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual Kategori Karya Cipta.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam acara Ekspos Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bertajuk "Satu Dekade Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Apresiasi KI" di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Piagam penetapan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal. Pencapaian ini merupakan hasil koordinasi lintas instansi dan verifikasi ketat persyaratan Kawasan Karya Cipta melalui Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulsel.

"Penetapan dua kawasan unggulan di Kota Makassar ini adalah buah dari kerja keras tim Kanwil Sulsel," ungkap Andi Basmal saat dikonfirmasi. "Ke depan, kami akan terus mendorong kedua kawasan ini untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta perlindungan karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan."

"Penetapan ini semakin memperkuat posisi Makassar sebagai destinasi wisata budaya yang kaya akan nilai sejarah dan kreativitas lokal," ungkap Andi Basmal

Dalam sambutannya, Menkumham Supratman menekankan pentingnya kolaborasi strategis antarlembaga untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual secara maksimal dalam era transformasi digital.

Kementerian Hukum melalui DJKI telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia. Roadmap ini dirancang mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden RI 2024-2029.

Selain itu, DJKI juga berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mendorong peningkatan permohonan KI pada bidang paten, hak cipta, dan indikasi geografis yang bersumber dari hasil riset dan inovasi para peneliti Indonesia.

Supratman mengungkapkan ambisi besar Indonesia di bidang indikasi geografis. "Khususnya untuk indikasi geografis, kami berharap target tahun ini Indonesia menjadi peringkat pertama se-ASEAN dalam jumlah indikasi geografis terdaftar," tegas Supratman.

Turut hadir mendampingi Kakanwil, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot dan Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Andi Haris.