Makassar. Sebanyak 182 peserta mengikuti Pelatihan Paralegal Angkatan II yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) pada Selasa (3/6/2025). Pelatihan berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meeting.

Kepala Divisi Peraturan Perundang - undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Sulsel menjelaskan, pelatihan ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat. "Kami ingin meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai paralegal terlatih yang dapat memberikan edukasi hukum di wilayah masing-masing," ujarnya.

Para peserta yang terdiri dari 169 orang hasil verifikasi dan 13 peserta rekomendasi PT Pegadaian dibagi dalam dua kelas untuk memaksimalkan efektivitas pembelajaran.

Hari pertama menghadirkan dua narasumber berpengalaman. Advokat Abdul Rasyid dari LBH Cita Keadilan Watangsoppeng menyampaikan materi "Prosedur Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia". Materi ini mengupas tuntas alur dan mekanisme hukum yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban masyarakat dalam proses peradilan.

Sementara itu, Dr. Muh. Arif Husain, S.H., M.H. dari Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) membawakan materi "Pengantar Hukum dan Demokrasi". Akademisi dan praktisi hukum ini memberikan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip hukum dan kaitannya dengan sistem demokrasi Indonesia.

Terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal dalam keterangannya mengatakan, pelatihan ini difasilitasi Kanwil Kemenkum Sulsel dan diselenggarakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi. Kolaborasi ini bertujuan memastikan kualitas pelatihan sesuai standar yang ditetapkan.

"Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat berperan aktif mendampingi dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Program paralegal menjadi salah satu solusi untuk menjangkau daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses bantuan hukum," ungkap Andi Basmal

Makassar. Organisasi profesi adalah wadah atau perkumpulan yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi atau keahlian yang sama. Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme, etika, dan kepentingan bersama dalam suatu bidang profesi. Demikian disampaikan Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam pembukaan Sosialisasi Organisasi Persatuan Penyuluh Hukum Seluruh Indonesia (PERLUHMI) yang diikuti oleh Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Selasa (29/4) secara virtual melalui zoom meeting.

Kegiatan yang diikuti oleh 229 penyuluh hukum seluruh Indonesia dibuka oleh Kapusbudbankum BPHN C Kristomo yang menyampaikan pentingnya peran organisasi profesi bagi penyuluh hukum.

“Organisasi profesi didirikan untuk menjaga marwah, martabat dan profesi dalam hal ini adalah profesi penyuluh hukum. Profesionalisme penyuluh hukum adalah kunci kepercayaan publik” ujar Kapusbud.

Lebih lanjut Kristomo juga berharap perluhmi menjadi mitra bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mendukung program-program Kementerian.

“Saya berharap Perluhmi akan terus menjadi mitra kami yang akan mendukung program-program BPHN yang menjadi program nasional. Selamat aktif berorganisasi aktif menjaga integritas” harap Kristomo.

Sementara itu dalam kegiatan sosialisasi dipaparkan sejumlah agenda rencana kerja Perluhmi diantaranya pengantar rencana pembentukan DPW dan DPD, pembiayaan dan iuran anggota, pola relasi dan kode etik yang dibawakan oleh Penyuluh Hukum Ahli Utama Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Heny Widyawati dalam keterangnganya mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik keberadaan organisasi profesi penyuluh hukum dan menugaskan kepada penyuluh hukum di Kanwil untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi perluhmi tersebut.

Makassar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengharmonisasi 2 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Gowa di Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Sulsel, Kamis (20/2).

Dua Ranperkada yang diharmonisasi yakni terkait pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dan Ranperkada perubahan atas peraturan Bupati Gowa Nomor 12 tahun 2021 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap,
program redistribusi tanah objek landreform, konsolidasi tanah dan sertifikasi lintas sektor di daerah.

Perancang Peraturan Perundangan Madya Kanwil Sulsel, Baharuddin mengatakan bahwa harmonisasi ini merupakan salah satu proses pembentukan perundangan yang terdiri dari 6 proses atau tahapan sehingga harmonisasi ini sangat penting dilakukan untuk menyelaraskan peraturan yang kita bentuk dengan peraturan undangan yang lebih tinggi sehingga tidak saling tumpang tindih di peraturan dan diharapkan dapat dilaksanakan nanti setelah ditetapkan menjadi suatu peraturan.

"Beberapa hal juga kami telah sarankan pada Rancangan ini agar disesuaikan dengan sistematika penulisan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," Ungkap Bahar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Mahmud bahwa tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan panduan yang jelas terkait dengan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pertanggung jawaban APBD.

"Peraturan ini Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang lebih utama untuk menjamin bahwa penggunaan anggaran daerah yang kami susun dalam bentuk APBD itu bisa dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan yang diperuntukkan untuk sektor pembangunan dan untuk masyarakat banyak," Kata Mahmud.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas masukan dari Kanwil Sulsel yang telah memberikan saran terkait dengan teknik penyusunan perundang-undangan yang benar.

Sebagai informasi, Kanwil Sulsel juga sampai saat ini telah melakukan pendampingan Produk Hukum Daerah (Prohumda) sebanyak 66 Rancangan sejak Januari hingga hari ini.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal dalam keterangannya mengungkapkan bahwa pihaknya terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pembentukan Produk Hukum Daerah di Sulsel sesuai dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan Harmonisasi ini dihadiri oleh Para Perancang Kanwik Sulsel dan Para Instansi terkait dari Kabupaten Gowa.

Makassar - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal temui Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan, Selasa (14/1).

"Kunjungan Kanwil Sulsel di Polda Sulsel dalam rangka mempererat koordinasi dan sekaligus meminta dukungan jajaran Polda Sulsel terkait penegakan pada pelanggaran Kekayaan Intelektual dan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris," Ungkap Andi Basmal di Polda Sulsel.

Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kalinya dilakukan Kakanwil Andi Basmal selama menjabat sebagai Kakanwil Kemenkum Sulsel.

Kakanwil dalam kunjungannya ini juga memperkenalkan para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Sulsel bersama Jajaran Pejabat Manajerial yang hadir dalam kunjungan ini.

"Mohon dukungan bapak Kapolda bersama jajaran agar pelaksanaan tugas dan fungsi kami terkait penegakan hukum berjalan dengan baik," Ujar Basmal.

Kunjungan Kakanwil disambut baik Kapolda Sulsel bersama Jajaran. "Terima kasih atas kunjungan Kakanwil bersama Jajaran," Ungkap Kapolda Yudhiawan.

Kapolda Sulsel juga menyebut bahwa pihaknya siap bersinergi dan bekerjasama dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkum di Sulsel.

Kunjungan Kakanwil turut dihadiri Keupala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Heny Widyawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Meydi Zulqadri, dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Andi Haris.