Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum (KEMENKUM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-2025), dan "Kementerian Hukum" (2025-Sekarang).

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dan dibantu oleh 2 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

• Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (melaksanakan tugas di bidang pengharmonisan ranperda dan pembinaan hukum)
• Divisi Pelayanan Hukum (melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Hukum, meliputi Pelayanan Kekayaan Intelektual dan Pelayanan Administrasi Hukum Umum)

Serta 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan adalah Provinsi Sulawesi Selatan yang mencakup diantaranya meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota, antara lain:

1. Kota Makassar
2. Kota Parepare
3. Kota Palopo
4. Kabupaten Bantaeng
5. Kabupaten Barru
6. Kabupaten Bone
7. Kabupaten Bulukumba
8. Kabupaten Enrekang
9. Kabupaten Gowa
10. Kabupaten Jeneponto
11. Kabupaten Kepulauan Selayar
12. Kabupaten Luwu
13. Kabupaten Luwu Timur
14. Kabupaten Luwu Utara
15. Kabupaten Maros
16. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
17. Kabupaten Pinrang
18. Kabupaten Sidenreng Rappang
19. Kabupaten Sinjai
20. Kabupaten Soppeng
21. Kabupaten Takalar
22. Kabupaten Tana Toraja
23. Kabupaten Toraja Utara
24. Kabupaten Wajo

Kementerian Hukum menjunjung Core Values ASN BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
• Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
• Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
• Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
• Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
• Membantu orang lain belajar.
• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
• Suka menolong orang lain.
• Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

• Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
• Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
• Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
• Bertindak proaktif.

Kolaboratif

• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

VISI

"Terwujudnya Supremasi Hukum dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

MISI

1. Mewujdukan Kepastian Hukum Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
2. Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih.

TATA NILAI :

Kementerian Hukum menjunjung tinggi tata nilai "BERAKHLAK" 

• Berorientasi Pelayanan : 
  • Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
  • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
  • Melakukan perbaikan tiada henti
    
    
• Akuntabel : 
  • Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
  • Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
  • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
    
    
• Kompeten :
  
  • Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
  • Membantu orang lain belajar
  • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
    
    
• Harmonis :
  
  • Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
  • Suka menolong orang lain
  • Membangun lingkungan kerja yang kondusif
• Kolaboratif :
  
  • Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
  • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
  • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

• Adaptif :
  
  • Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
  • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
  • Bertindak proaktif

• Loyal :
  • Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
  • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
  • Menjaga rahasia jabatan dan negara